Daftar Pandemi Yang Pernah Terjadi

Daftar Pandemi Yang Pernah Terjadi – Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang () menunjukkan bahwa jumlah kejadian bencana di Kabupaten Magelang berfluktuasi dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Secara umum terjadi peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2019, namun peningkatan yang paling signifikan adalah peningkatan sebanyak 177 kejadian bencana dari tahun 2018 ke tahun 2019. Tren penurunannya sangat tajam, bahkan dari tahun 2019 hingga 2020, dari 624 bencana menjadi 417 bencana.

Memasuki triwulan terakhir tahun 2020, kejadian bencana PLTA mendominasi bencana di Kabupaten Magelang. Lebih dari 79 persen peristiwa bencana yang terjadi adalah bencana pembangkit listrik tenaga air. Masing-masing tanah longsor 54%, angin kencang 24%, banjir 1%. Selama periode Januari hingga Desember 2020, telah terjadi 428 kejadian bencana, yang melukai 8 orang dan mengungsi serta berdampak pada lebih dari 800 orang. Selain kerusakan, bencana tersebut juga menimbulkan kerusakan fisik, antara lain kerusakan 320 unit rumah (16 unit rusak berat, 25 unit rusak sedang, dan 279 unit rusak ringan).

Daftar Pandemi Yang Pernah Terjadi

Daftar Pandemi Yang Pernah Terjadi

Pada tahun 2020, tanah longsor merupakan kejadian yang paling sering terjadi di Kabupaten Magelang. 253 tanah longsor telah dilaporkan. Angin kencang/tornado terjadi 103 kali dan banjir 3 kali. Bencana PLTA ini terjadi hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Magelang karena Kabupaten Magelang memiliki musim hujan yang panjang ditambah dengan fenomena La Niña di penghujung tahun yang dapat meningkatkan akumulasi hujan dan menimbulkan bencana PLTA. .

Kemendikbudristek Terbitkan Aturan Pembelajaran Di Masa Pandemi

Menurut BMKG, musim hujan 2020/2021 ditandai dengan fenomena cuaca global La Niña yang terjadi sejak awal Oktober 2020 dan diperkirakan berlangsung hingga April 2021. Sehubungan dengan itu, Kabupaten Magelang diperkirakan akan menerima curah hujan di atas normal pada musim hujan 2020/2021. Fenomena La Niña dapat mempengaruhi bencana hidrologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang dan angin topan.

Faktor pendukung lainnya adalah topografi wilayah Kabupaten Magelang yang beragam. Secara umum Kabupaten Magelang memiliki bentang alam datar seluas 8.599 hektar, 44.784 hektar, curam 41.037 hektar, dan sangat curam 14.155 hektar. Berada di ketinggian 200 hingga 1300 mdpl, dengan ketinggian rata-rata 360 mdpl. Topografinya berupa cekungan (basin) yang dikelilingi oleh 5 gunung (Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, Sumbing) dan 1 gunung yaitu Pegunungan Menoreh yang memanjang dari selatan (Kabupaten Borobudur) hingga barat daya (Kabupaten Salaman). ) daerah. Kondisi seperti itu menyebabkan banyak tanah longsor di Kabupaten Magelang.

Baca Juga :  Apa Itu Jurusan Ekonomi Pembangunan

Kecamatan Salaman memiliki jumlah kejadian longsor terbanyak yaitu 48 kali, disusul Kecamatan Kajoran 38 kali dan Kecamatan Borobudur 32 kali. Longsor terjadi hampir di semua kecamatan kecuali kecamatan Salam dan Srumbung. Sedangkan Kecamatan Mertoyudan merupakan wilayah dengan jumlah angin kencang terbanyak yaitu 17 kali. Kabupaten Borobudur mengikuti 10 kali. Hanya distrik Grabagh yang tidak memiliki angin kencang.

Selain bencana hidrolistrik, aktivitas vulkanik juga meningkat, dalam hal ini Gunung Merapi. Seiring dengan kenaikan status dari Normal menjadi Awas (Level II) oleh Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) pada 21 Mei 2018, Merapi terus menunjukkan aktivitasnya. Status dinaikkan menjadi Siaga (Level III) hingga 5 November 2020 pukul 12.00 WIB. BPPTKG mencatat ada 11 KLB pada tahun 2020 ini.

Keringanan Utang: Solusi Di Tengah Pandemi

BPPTKG juga telah mengeluarkan rekomendasi penilaian zona bahaya seperti Desa Nagargomulio, Desa Cringing di Kabupaten Magelang dan Desa Patane di Kecamatan Dukun. Menyikapi hal tersebut, kami mengerahkan sumber daya dan terus berkoordinasi dengan seluruh wilayah penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang untuk memastikan evakuasi pengungsi berjalan lancar dan pengungsi terlayani dengan baik.

Dalam status siaga (Level III), pengungsi diprioritaskan untuk kelompok rentan antara lain ibu hamil, anak-anak, penyandang cacat, dan lanjut usia. Dari data yang dihimpun Pusdalops Kabupaten Magelang, hingga Rabu (11/11) ini, jumlah pengungsi kelompok rentan dan pendampingnya sebanyak 836 orang. Dengan rincian pengungsi dari Desa Crinching ke Desa TEA Deyangan yaitu 117 orang, Desa Ngargomulyo ke TEA, Desa Tamanagung 145 orang, Desa Patten ke TEA, Banyurojo, Desa Mertoyudan yaitu 442 orang, Ngarjek Villo. 132 orang.

Pemerintah Kabupaten Magalang memastikan seluruh pengungsi terlayani dengan baik di tengah pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat antara lain rapid screening, pemeriksaan kesehatan rutin dan pembagian ruangan untuk setiap keluarga di pengungsian. Selain itu, dapur umum juga dibuka di setiap lokasi pengungsian untuk memenuhi kebutuhan pokok para pengungsi setiap hari.

Daftar Pandemi Yang Pernah Terjadi

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, kasus positif Covid-19 pertama di Kabupaten Magelang terjadi pada 15 Maret 2020. Sejak saat itu jumlah kasus positif Covid-19 terus menunjukkan tren meningkat.

Penyakit Misterius Dikhawatirkan Akan Menjadi Pandemi

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Magelang, 145 orang terkonfirmasi positif Covid-19 dilaporkan meninggal dunia di Kabupaten Magelang hingga akhir tahun 2020. Semua pasien meninggal di 21 kabupaten. Yang tertinggi dari Kecamatan Mertoyudan yang mencapai 25, Mankid 15 dan Sekang 13.

Baca Juga :  Gambar Pen Untuk Patah Tulang

Dengan demikian, jumlah pasien terkonfirmasi yang masih dalam pemulihan menjadi 1.448. 205 di antaranya menjalani perawatan di berbagai rumah sakit. Sisanya 1.243 menjalani isolasi mandiri. Jumlah pasien yang sembuh mencapai 4.408. Jumlah total naik menjadi 6.001.JAKARTA, – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlanga Hartarto, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), mengumumkan kebijakan terbaru pemerintah tentang upaya penahanan. Covid-19 dengan membentuk kembali pembatasan aktivitas masyarakat.

“Melihat perkembangan pandemi Covid-19 belakangan ini di dunia, banyak negara memperketat pergerakan orang, dan muncul varian baru virus Covid-19 yang lebih menular, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah pengendalian Covid-19. 19 pandemi-19 di Indonesia,” Rabu (06/01/2021 ) Menko Airlanga menjelaskan dalam siaran pers hasil rapat terbatas yang diadakan di Kantor Presiden di Jakarta.

Seperti diketahui, pemerintah sebelumnya mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan warga negara asing/WNA ke Indonesia, pelarangan sementara masuknya warga negara asing dari 1 sampai D. 14 Januari 2021.

Jangan Coba Coba Lakukan Pemalsuan Dokumen Kependudukan

Pertimbangan pemerintah mengambil langkah ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi dan kesehatan. Seiring dengan membaiknya beberapa indikator ekonomi (indeks PMI, IHSG, nilai tukar, dll), perlu terus dilakukan upaya menjaga kesehatan masyarakat melalui pengendalian penyebaran virus Covid-19 secara terukur. “Selain upaya menjaga momentum untuk mendorong pemulihan ekonomi, hal ini juga harus dibarengi dengan upaya pengendalian penyebaran Covid-19,” jelas Menko Perekonomian.

Menko Airlanga juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang bersiap untuk melaksanakan vaksinasi yang rencananya akan dimulai sebelum pertengahan Januari 2021 setelah mendapatkan EUA (EUA).

) dari BPOM, memenuhi aspek Halal dari MUI. Seperti halnya kebijakan di 39 negara yang telah melakukan kampanye vaksinasi, perlu dilakukan pengendalian peningkatan kasus Covid-19 dengan menyesuaikan kembali pembatasan yang diberlakukan pada berbagai aktivitas masyarakat.

Daftar Pandemi Yang Pernah Terjadi

Dalam keputusan pemerintah tentang penjadwalan kembali pembatasan kegiatan masyarakat, khususnya kegiatan yang berkontribusi terhadap penyebaran dan penyebaran Covid-19:

Langkah Pemerintah Lindungi Pekerja Phk Saat Pandemi

Batasan pembatasan penjadwalan ulang kegiatan tersebut dilaksanakan di provinsi, kabupaten, dan kota yang memenuhi salah satu parameter berikut:

Restrukturisasi implementasi regulasi tersebut akan diprioritaskan implementasinya di seluruh provinsi Jawa dan Bali pada tahap awal, mengingat seluruh provinsi terkait telah memenuhi salah satu unsur dari 4 parameter tersebut. 7 provinsi memiliki jumlah kasus Covid-19 tertinggi.

Pelaksanaan pembatasan tersebut akan dilakukan di ibu kota tujuh provinsi yang bersangkutan dan di kabupaten dan kota yang berada di sekitar atau berbatasan dengan ibu kota provinsi yang berisiko tinggi. (1) DKI Jakarta: seluruh wilayah DKI Jakarta; (2) Jawa Barat: Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Simahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kawasan Bandung Raya menjadi prioritas; (3) Banten: Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan diutamakan; (4) Jawa Tengah: Semarang Raya, Banyumas Raya, Kota Surakarta dan sekitarnya diprioritaskan; (5) DI Yogyakarta: Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo diprioritaskan; (6) Jawa Timur: Surabaya, Kabupaten Sidorjo dan Kota Malang diutamakan; (7) Bali: Kota Denpasar dan Kabupaten Badung lebih disukai. Gubernur dapat menunjuk kabupaten/kota lain di wilayahnya untuk memperkuat upaya pengendalian Covid-19 dengan mempertimbangkan keempat parameter tersebut dan pertimbangan lainnya.

Baca Juga :  Obat Kelopak Mata Bengkak Dan Gatal

Kebijakan penataan kembali pembatasan kegiatan masyarakat akan diatur lebih lanjut melalui perubahan peraturan kepala daerah, dan Menteri Dalam Negeri akan segera mengeluarkan arahan dari Menteri Dalam Negeri yang mengatur pelaksanaan pembatasan kegiatan untuk pembatasan tersebut. Meminta kepada Kepala Daerah (bila perlu) untuk membuat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang secara khusus mengatur pelaksanaan peraturan tersebut sampai dengan penyebaran Covid-19 dan penerapan sanksinya.

Universitas Terbuka Jambi

Pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat akan berlaku mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021, dan akan dilakukan evaluasi dan pemantauan setiap hari. Untuk mengawal pelaksanaan kebijakan regulasi ini, pemerintah akan memperkuat pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan dengan meningkatkan pelaksanaan Operasi Keadilan yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP), aparat kepolisian dan konstituen. Dari TNI.

“Pemerintah akan terus memantau pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat melalui pengkajian dan pemantauan intensif. Untuk itu, pemerintah akan memperkuat pelaksanaan Operasi Keadilan, meningkatkan disiplin masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan, serta mendorong perubahan pola pikir masyarakat. perilaku dalam pencegahan Covid-19,” pungkas Menko Airlanga.

Anak-anak termasuk kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Ditulis oleh

Daftar Pandemi Yang Pernah Terjadi

Perang yang pernah terjadi di indonesia, fenomena alam yang pernah terjadi di indonesia, pelanggaran ham yang pernah terjadi di indonesia, gerhana matahari yang pernah terjadi di indonesia, sejarah yang pernah terjadi di indonesia, pandemi yang pernah terjadi, kasus korupsi yang pernah terjadi di indonesia, peristiwa yang pernah terjadi di indonesia, konflik yang pernah terjadi di indonesia, kasus pelanggaran ham yang pernah terjadi di indonesia, konflik sosial yang pernah terjadi di indonesia, pandemi yang pernah terjadi di dunia

Tinggalkan komentar