Teks Uud 1945 Yang Asli

Teks Uud 1945 Yang Asli – Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, biasa disingkat UUD 1945 atau UUD ’45) adalah hukum tertinggi dan dasar dari semua hukum di Indonesia.

Konstitusi ditulis pada bulan Juni, Juli, dan Agustus 1945, selama bulan-bulan terakhir pendudukan Jepang di Hindia Belanda selama Perang Dunia II. Itu dibatalkan oleh UUD Federal 1949 dan UUDS 1950, tetapi dipulihkan oleh Keputusan Presiden Sukarno pada tahun 1959.

Teks Uud 1945 Yang Asli

Teks Uud 1945 Yang Asli

UUD Pancasila 1945 menetapkan lima asas kebangsaan sebagai asas dasar negara Indonesia. Ini memberikan pemisahan terbatas kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sistem pemerintahan digambarkan sebagai “presiden dengan fitur parlementer”.

Pdf) Piagam Madinah Dan Spiritnya Dalam Undang Undang Dasar (uud) 1945

Menyusul pemberontakan besar pada tahun 1998 dan turunnya Presiden Suharto, sejumlah reformasi politik dimulai, melalui amandemen Konstitusi, yang diikuti dengan perubahan semua disiplin ilmu politik serta ketentuan hak asasi manusia lainnya.

Jepang menginvasi Hindia Belanda pada tahun 1942, mengalahkan pemerintah kolonial Belanda dan mendudukinya selama Perang Dunia II yang panjang. Wilayah tersebut berada di bawah yurisdiksi Pasukan Ekspedisi Selatan Jepang (南方軍, senjata Nanpō), yang berbasis di Saigon, Vietnam. Jepang membagi wilayahnya menjadi tiga wilayah pemerintahan militer, berdasarkan pulau-pulau terbesar: Sumatera berada di bawah Tentara Jepang ke-25, Jawa di bawah Tentara Jepang ke-16 dan Indonesia Timur (pulau-pulau timur), sebagian di bawah Kalimantan (Sarawak dan Sabah. Itu berada di bawah Angkatan Darat ke-38 Jepang) Kaisarea Jepang. Karena negara militer Jepang semakin tidak dapat dipertahankan, terutama setelah kekalahan mereka dalam Pertempuran Teluk Leyte pada bulan Oktober 1944, semakin banyak penduduk asli Indonesia yang ditunjuk untuk menduduki posisi publik dalam pemerintahan.

Pada tanggal 16 Maret 1945, Angkatan Darat membentuk Panitia Penyelidikan Pekerjaan Persiapan Kemerdekaan (Bahasa Indonesia: Badan Pyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK)), untuk Jawa. Angkatan Darat ke-25 kemudian membentuk BPUPK untuk Sumatera.

BPUPK di Jawa yang dibentuk beranggotakan 62 orang, namun pada sidang kedua berjumlah 68 orang. Diketuai oleh Dr Radjiman Wedyodiningrat (1879-1951). Presiden Soekarno dan wakil presiden Mohammad Hatta di masa depan termasuk di antara anggotanya. Itu bertemu di sebuah gedung yang digunakan oleh kuasi-parlemen kolonial Belanda, Volksraad (“Dewan Rakyat”) di Batavia tengah. Dia mengadakan dua sesi, 29 Mei – 1 Juni dan 10-17 Juli 1945. Sesi pertama membahas masalah umum, termasuk filosofi negara masa depan Indonesia merdeka, Pancasila, yang disampaikan presiden masa depan Sukarno dalam pidato pada 1 Juni.

Baca Juga :  Cara Menghitung Tekanan Darah Dari Denyut Nadi

Dasar Negara & Konstitusi

Dalam reses antara dua sidang BPUPK, Panitia Sembilan (Sembilan Panitia) yang terdiri dari Sukarno, Hatta, Yamin, Maramis, Soebardjo, Wahid Hasjim, Muzakkir, Agus Salim dan Abikoesno, Sukarno Pancasila direformasi dalam pengantar konstitusi masa depan. Hal ini kemudian dikenal dalam piagam Batavia.

Ini semacam kompromi, dan termasuk kewajiban umat Islam untuk mengikuti Syariah (hukum Islam). Dalam sesi kedua, yang bertemu pada 10 Juli, sekelompok 19 orang mengeluarkan konstitusi sementara. Mereka:

Konstitusi skema ini berisi 37 pasal, 4 ketentuan peralihan dan 2 ketentuan tambahan. Biarlah menjadi satu bangsa dan satu republik.

Teks Uud 1945 Yang Asli

Pada tanggal 26 Juli 1945, Sekutu menyerukan penyerahan Jepang dalam Deklarasi Potsdam. Penguasa Jepang, ketika mereka mungkin akan kalah perang, mulai membuat rencana tegas untuk kemerdekaan Indonesia, lebih untuk melawan Belanda dari apapun.

Pdf) Menggugat Undang Undang Dasar Negara: Antara Utopia Dan Rechtsvacuum

Pada tanggal 6 Agustus, bom atom dijatuhkan di Hiroshima. Pada 7 Agustus, Markas Ekspedisi Selatan Angkatan Darat mengumumkan bahwa pemimpin Indonesia dapat bertindak sebagai badan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Penjatuhan bom atom kedua di Nagasaki, dan invasi Soviet ke Manchuria pada 9 Agustus membuat Jepang menyerah tanpa syarat pada 15 Agustus 1945. Sukarno dan Hatta mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, dan PPKI bertemu keesokan harinya.

Dalam rapat yang dipimpin Sukarno itu, 27 anggota, antara lain Hatta, Soepomo, Wachid Hasjim, Sam Ratulangi, dan Subardjo, mulai membahas pasal demi pasal UUD yang diusulkan. Panitia melakukan beberapa perubahan mendasar, antara lain penghapusan 7 kata dari teks Piagam Batavia yang menyatakan kewajiban bagi umat Islam untuk mengikuti Syariah. Piagam baru menjadi pembukaan konstitusi, dan klausul yang menetapkan bahwa presiden Muslim harus dihapus. Kompromi bersejarah itu sebagian dibuat oleh pengaruh Mohamad Hatta dan Tgku Mohamad Hasan. Komite secara resmi mengadopsi Konstitusi.

Baca Juga :  Hal Yang Perlu Ditanyakan Saat Interview

Pada tanggal 29 Agustus, Soekarno membubarkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan membentuk Komite Pusat Nasional Indonesia (KNIP). Sukarno dan Hatta mengangkat 135 anggota, termasuk seorang anggota PPKI, ke badan baru ini. Termasuk orang-orang dari luar Jawa, Islam, perempuan dan daerah pemuda ditindas.

Setelah peralihan pemerintahan ke Republik Indonesia Serikat (RIS), pada bulan Desember 1949 menganut sistem bikameral. Knip terakhir kali bersepakat pada tanggal 15 Desember 1949 menyetujui bergabungnya Republik Indonesia dengan Negara Indonesia Serikat (RIS). Namun, status ini berumur pendek dan ketika Indonesia menjadi negara tunggal pada Agustus 1950, Panitia Operasi Knip menjadi bagian dari Dewan Perwakilan Rakyat dan UUD 1945 (sering disebut dengan akronim Indonesia “UUD’45”). 1949. Ini diganti lagi dengan UUD Sementara 17 Agustus 1950, yang kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia.

Tulislah 4 Perubahan Naskah Piagam Jakarta Dan Rancangan Uud Oleh Ppki2.sebutkan Sistematika Uud

Pada tahun 1955 diadakan pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga untuk Majelis Konstitusi untuk menyusun konstitusi definitif. Namun, hal ini menjadi sesat dalam perselisihan antara kaum nasionalis dan Islamis, khususnya tentang peran Islam di Indonesia. Sukarno, semakin kecewa dengan stagnasi ini dan dengan dukungan militer, yang melihat dirinya memiliki peran konstitusional yang jauh lebih besar, mulai mendorong untuk kembali ke UUD 1945. Ini dilakukan pemungutan suara pada tanggal 30 Mei 1958 dan 2 Juni 1959, tetapi mosi tersebut gagal mendapatkan mayoritas yang dibutuhkan di kedua partai. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno memutuskan membubarkan majelis dan kembali ke UUD 1945.

Suharto yang resmi menjadi presiden pada tahun 1968 menolak untuk mempertimbangkan perubahan apapun terhadap konstitusi, meskipun Sukarno melihatnya sebagai dokumen sementara.

Pada tahun 1983, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan resolusi yang menetapkan perlunya diadakan referendum nasional sebelum dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Kemudian pada tahun 1985 sebuah undang-undang disahkan untuk memiliki 90% jumlah pemilih dan setiap perubahan harus disetujui oleh 90% suara. Pada tahun 1997, aktivis Sri Bintang Pamungkas dan dua rekannya ditangkap dan dipenjara karena menerbitkan usulan amandemen UUD 1945 versi.

Teks Uud 1945 Yang Asli

Dengan jatuhnya Suharto dan pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, dekrit tahun 1983 dan undang-undang tahun 1985 dicabut dan jalan melalui Konstitusi menjadi lebih populer. Hal itu dilakukan dalam empat sidang MPR pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Hasilnya, UUD yang asli bertambah dari 37 pasal menjadi 73, yang hanya 11% yang tidak berubah dari UUD yang asli.

Baca Juga :  Jelaskan Perbedaan Perdagangan Dalam Negeri Dan Perdagangan Internasional

Amandemen Uud 1945

Di antara perubahan tersebut, pembentukan Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai inovasi yang berhasil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengadilan ini didirikan pada tahun 2003 oleh 9 hakim yang diketuai oleh Profesor Jimly Asshiddiqie, seorang sarjana terkemuka di Universitas Indonesia. Ada lima yurisdiksi pengadilan, yaitu (i) yurisdiksi hukum, (ii) sengketa yurisdiksi konstitusional antar lembaga publik, (iii) sengketa hasil pemilu, (iv) pembubaran partai politik, dan penyerangan terhadap presiden/wakil presiden. Ikon keberhasilan reformasi Indonesia lainnya adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang secara mandiri memberantas korupsi dan korupsi. Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia.

UUD 1945 merupakan pemegang kekuasaan hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan negara. Disiplin eksekutif, legislatif dan yudikatif pemerintah harus berbeda. Pengangkatan pertama kali dilakukan secara resmi pada tanggal 18 Agustus 1945. Penjelasan terlampir, oleh Prof. Rad Soepomo (1903-1958), menteri kehakiman pertama Indonesia, secara resmi dinyatakan sebagai bagian dari UUD pada tanggal 5 Juli 1959. Pendahuluan. , batang tubuh UUD dan penjelasannya mengukuhkan seluruh bagian yang tidak terpisahkan dari UUD 1959, dan kembali dalam Ketetapan Sementara MPR No. XX/MPRS/1966.

Namun dengan amdmts, penjelasannya tidak diperbaharui, dan tetap mengacu pada naskah aslinya, di antara bagian-bagian yang dihilangkan, seperti Bab IV. Dalam sidang-sidang MPR, semua gagasan yang dikemukakan dalam Penjelasan menjadi pasal-pasal dalam amdmt baru.

Th, pasal terakhir dari UUD yang diamandemen menyatakan bahwa UUD terdiri dari Kata Pengantar dan Pasal-Pasal.

Uud 1945 Sebelum Amandemen

KATA PENGANTAR UUD 1945

Download teks uud 1945, teks uud 1945 asli, teks uud 1945 pdf, teks pembukaan uud 1945, contoh teks uud 1945, pembacaan teks uud 1945, teks proklamasi uud 1945, bunyi teks uud 1945, teks uud 1945, teks uud dasar 1945, bacaan teks uud 1945, gambar teks uud 1945

Tinggalkan komentar